Aksi mahasiswa tolak UU TNI kembali terjadi di Bandung Jawa Barat hari ini, Senin (24/3).
Sekelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung dan Universitas Islam Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (24/3).

massa mahasiswa berorasi dengan menyuarakan agar militer dikembalikan ke barak. Mereka juga membakar ban sebagai bentuk protes terhadap pengesahan UU TNI yang dilakukan rapat paripurna DPR pekan lalu.

Dalam aksinya, massa mahasiswa menuntut agar pengesahan Undang-Undang TNI dicabut karena dikhawatirkan dapat mengaktifkan kembali dwifungsi militer.

"Terkait pengesahan UU TNI yang mungkin menurut kami secara terburu-buru. Mungkin revisi ini sudah ada sebelumnya dan pengesahannya terkesan terburu-buru dan membuat kami geram," kata John, salah seorang mahasiswa.

"Sebetulnya ada beberapa aspek yang harusnya bisa didahulukan, tapi UU TNI ini malah membuat beberapa posisi sipil itu bisa diambil sama TNI yang seharusnya hanya dilibatkan untuk perang," lanjutnya.

Aksi juga terjadi di Sukabumi. Aksi tolak UU TNI yang berlangsung di depan DPRD Kota Sukabumi mulanya berjalan damai, namun kericuhan mulai terjadi ketika ada bagian dari massa  demonstran melempar cat ke arah aparat.

Situasi memanas hingga polisi menembakkan water cannon untuk membubarkan massa.

Dalam aksi yang digelar di depan DPRD Kota Sukabumi, ratusan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan terkait TNI, demokrasi, dan transparansi pemerintahan.

"Melihat situasi akhir-akhir ini, ketika hukum diombang-ambing oleh para penguasa, maka hanya ada satu kata: lawan!," teriak orator di tengah aksi.

Belum ada laporan resmi mengenai korban dalam insiden ini. Namun, aksi saling dorong sempat terjadi antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi masih dalam penjagaan ketat.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut untuk menolak militerisasi jabatan sipil karena bertentangan dengan semangat reformasi TNI dan supremasi sipil.

Kemudian mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk memastikan TNI tetap netral dan tidak terseret dalam dinamika politik praktis melalui mekanisme hukum yang lebih ketat dan membatasi keterlibatan TNI dalam urusan sipil sesuai amanat UU No. 34 Tahun 2004 agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Hingga pukul 18.39 WIB, situasi di sekitar Gedung DPRD Kota Sukabumi masih dalam penjagaan ketat aparat kepolisian. Massa aksi pun masih bertahan di dekat BPK Penabur Kota Sukabumi.

Selain di Bandung dan Sukabumi, aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota lainnya.

Aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Surabaya, Jawa Timur; Kupang, NTT; Tanjungpinang, Kepulauan Riau; dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Rentetan aksi tersebut dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.

Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.

pic source: Bandung - Kompas.com