GARUT, KOMPAS.com - Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meyakini pendidikan sebagai salah satu jalan pengentasan kemiskinan terstruktur yang diwariskan kepada anak-anak. Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto pun diyakininya menjadi salah satu cara membuka akses pendidikan bagi orang tua yang tidak mampu memberikan pendidikan bagi anaknya. Karena itu, Syakur pun berupaya agar Sekolah Rakyat dapat dibangun di Garut. "Alhamdulillah sekarang kita bisa mengikuti pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat di Garut. Ini proses panjang yang tidak mudah," jelas Syakur, Selasa (30/9/2025), di Komplek Balai Latihan Kerja Kabupaten Garut yang untuk sementara dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.Hingga Syakur pun memberikan jaminan anggaran pengadaan lahan seluas 10 hektar lebih senilai Rp 12 miliar untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. "DPRD sempat mempertanyakan kepastian apakah akan benar-benar dibangun oleh pemerintah pusat. Akhirnya, DPRD mendatangi Kemensos untuk memastikan," katanya. Aris Munandar, Ketua DPRD Garut yang ikut hadir dalam acara pembukaan MPLS Sekolah Rakyat, mengakui bahwa sebenarnya DPRD tengah fokus mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur. Makanya, begitu ada ajuan anggaran pembebasan lahan untuk Sekolah Rakyat, DPRD harus memastikan pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan Sekolah Rakyat di Garut."Alhamdulillah sekarang kita bisa mengikuti pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat di Garut. Ini proses panjang yang tidak mudah," jelas Syakur, Selasa (30/9/2025), di Komplek Balai Latihan Kerja Kabupaten Garut yang untuk sementara dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.Hingga Syakur pun memberikan jaminan anggaran pengadaan lahan seluas 10 hektar lebih senilai Rp 12 miliar untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. "DPRD sempat mempertanyakan kepastian apakah akan benar-benar dibangun oleh pemerintah pusat. Akhirnya, DPRD mendatangi Kemensos untuk memastikan," katanya. Aris Munandar, Ketua DPRD Garut yang ikut hadir dalam acara pembukaan MPLS Sekolah Rakyat, mengakui bahwa sebenarnya DPRD tengah fokus mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur. Makanya, begitu ada ajuan anggaran pembebasan lahan untuk Sekolah Rakyat, DPRD harus memastikan pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan Sekolah Rakyat di Garut.
"Jangan sampai nanti dianggarkan, ternyata tidak terserap karena kami sedang fokus untuk infrastruktur. Makanya kami sama-sama ke Kemensos dengan bupati," kata Aris. Kedatangan DPRD bersama bupati ke Kemensos yang diterima langsung oleh Sekretaris Kemensos, ternyata menurut Syakur dipandang positif oleh Kemensos, hingga saat itu juga Kemensos memastikan Garut bisa mendapatkan pembangunan Sekolah Rakyat. "Kemensos melihat kami kompak, makanya mereka komitmen mau bangun di Garut. Alhamdulillah sekarang rintisan Sekolah Rakyat sudah berjalan," kata Syakur.Syakur memastikan, dibukanya rintisan Sekolah Rakyat yang sementara memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi bukti bahwa pada tahun 2026 nanti, akan dibangun Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 10 hektar yang bisa menampung 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, di mana semua siswanya bisa mendapatkan pendidikan gratis dengan fasilitas yang bagus. "Kami lagi cari lokasinya, nanti dibangun Kementerian PU dengan anggaran Rp 100 miliar lebih," kata mantan Rektor Universitas Garut tersebut.Sekolah Rakyat sendiri merupakan sekolah dengan kualitas pendidikan setara dengan boarding school bagi anak-anak tidak mampu. Karenanya, Syakur memastikan proses seleksinya harus benar-benar objektif agar tepat sasaran.

"Orang tua harus masuk kategori Desil I atau Desil II, nanti ada seleksi lagi melibatkan pendamping PKH," katanya. Syakur pun meminta kepada para orang tua yang anaknya terpilih masuk Sekolah Rakyat untuk terus mendukung anaknya menuntaskan pendidikan dan jangan sampai minta keluar. "Sekarang baru menerima 75 siswa, 25 SD, 50 SMP. Saya titip ke orang tua, jangan sampai keluar," katanya.

Titin Suhartini (40), orang tua tunggal yang sudah dua tahun ditinggalkan suaminya yang meninggal dunia, merasa beruntung anak sulungnya yang baru masuk SMP bisa ikut program Sekolah Rakyat. "Mudah-mudahan betah, lancar sekolahnya, mumpung ada kesempatan," kata ibu dua anak warga Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan tersebut saat ditemui di sela acara pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Garut, Selasa (30/09/2025). Tini mengaku dirinya ditawari program Sekolah Rakyat oleh pemerintahan desa untuk anaknya yang baru lulus sekolah dasar dan sempat disurvei oleh petugas hingga akhirnya anaknya dinyatakan diterima.

Syakur dan Aris berharap program Sekolah Rakyat di Garut bisa membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu, hingga menekan angka anak putus sekolah yang disebabkan ketidakmampuan mengakses pendidikan, sehingga mata rantai kemiskinan terstruktur pun bisa diputus. "Prosesnya memang lama, jadi kami perkirakan dampaknya 5 sampai 10 tahun ke depan baru bisa terasa mata rantai kemiskinan terputus," jelasnya.

Pic source:kompas.com