JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), untuk memeriksa langsung lokasi bencana banjir dan longsor yang terjadi di sana. Tim Kemendagri tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Safrizal Zakaria Ali. "Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik Lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke Lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025), dikutip dari Antaranews. Safrizal mengatakan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin hingga Selasa, 24-25 November 2025, memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

Safrizal menyebut, berbagai pihak telah melakukan evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak. "Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret, malam ini, Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan," ujarnya. Arahan Mendagri Terkait Kesiapsiagaan Potensi Bencana Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

Dalam arahan tersebut, Safrizal menyebut, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu. "Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal. Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Baca juga: Banjir Terjang Medan dan Deli Serdang, Air Capai Atap Rumah, Warga Evakuasi Diri Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutur Safrizal.

pic source:kompas.com