Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026. Salah satu penyebab utamanya adalah pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai hingga Rp 2,458 triliun. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, berkurangnya dana transfer tersebut dapat membuat ruang fiskal daerah menyempit. Kondisi ini semakin berat karena Pemprov Jabar juga masih harus menyelesaikan pembayaran sejumlah kegiatan pembangunan tahun 2025 yang baru bisa direalisasikan pada Januari 2026.

"Tahun 2025 hampir ada Rp 600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari tahun 2026 sehingga hampir Rp 3 triliun itu dana 2026 mengalami hilang," Dedi dikutip dari video instagram dan sudah dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (6/1/2026). Pembayaran proyek lanjutan, Pemprov Jabar masih menanggung cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya hampir Rp 600 miliar di setiap tahun. Meskipun berada dalam tekanan fiskal yang cukup berat, Dedi menyebut anggaran pembangunan di Jawa Barat justru mengalami peningkatan signifikan. “Beban ini cukup berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam. Contoh kecil saja, alokasi jalan yang dulu Rp 3,5 triliun sekarang menyentuh angka Rp 4,5 triliun. Bukannya turun tapi naik, ditambah belanja lainnya juga mengalami peningkatan," ujarnya Dedi.

Pada tahun 2026, Pemprov Jabar hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi juga menilai kedua kegiatan tersebut tetap perlu dilaksanakan karena berkaitan dengan spirit kebangsaan dan identitas daerah. "Kegiatan-kegiatan pemerintah yang seremonial hanya dua, yaitu yang pertama peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah hari jadi Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

pic source:kompas.com