Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat menanggapi langkah Pemerintah Kota Bandung yang mengirim sampah ke wilayah Bekasi di tengah kondisi darurat. Kebijakan ini diambil setelah Kota Bandung dilarang mengoperasikan insinerator mini oleh pemerintah pusat.

Kepala DLH Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menegaskan pembuangan sampah ke daerah lain diperbolehkan selama didasari kesepakatan kedua belah pihak dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Saya kira apa pun itu, ke mana pun buangnya tidak ada masalah selama disepakati kedua belah pihak. Bisa kerja sama antardaerah, atau dengan swasta asal mereka memiliki perizinan untuk mengolah sampah," ujar Ai.

Menurutnya, kerja sama pengelolaan sampah sah dilakukan sepanjang lokasi, perizinan, serta penerimaan dari daerah tujuan sudah jelas. "Jadi sangat dimungkinkan dan diperbolehkan," ujarnya. Saat ini, Pemkot Bandung mengirim sekitar 100 ton sampah per hari ke Bekasi.

Sampah tersebut diolah menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dengan menggandeng pihak swasta. Komunikasi dan koordinasi lintas daerah, terutama jika sampah dikirim ke wilayah yang memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) aktif. Di Bekasi,'' ujar Ai. 

Menanggapi tudingan bahwa langkah ini menjadi bukti ketidakmampuan Kota Bandung mengelola sampah secara mandiri, Ai menilai kondisi darurat menuntut berbagai upaya jangka pendek sambil tetap berproses menuju solusi jangka panjang. Ia menjelaskan, dalam kondisi darurat, pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pengurangan di hulu, tetapi juga memerlukan langkah pemusnahan timbunan sampah yang sudah ada.

Ai pun mengapresiasi langkah-langkah Pemkot Bandung, meski ia mengakui hasilnya belum optimal karena laju timbulan sampah masih lebih cepat dibandingkan upaya pengurangannya.

"Kita apresiasi apa pun yang dilakukan Pemkot Bandung. Mungkin saat ini memang belum optimal karena progres pengurangan sampah tidak sebanding dengan laju timbulan sampah dari masyarakat," ujarnya.

pic source: detik.com